Sri Sultan Hamengku Buwono X akan memberlakukan tindakan preventif untuk mencegah kenaikan kasus jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Dalam rapat koordinasi dengan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Sultan menuturkan, pihaknya telah melakukan kesepakatan dengan kabupaten/kota untuk mengatur bus pariwisata yang masuk ke wilayah DIY.

Kebijakan ini akan terus diberlakukan hingga libur Nataru untuk memastikan bahwa penumpang bus yang datang ke DIY telah tervaksin minimal dosis pertama.

“Saya telah menyepakati dengan kabupaten/kota, bus yang masuk diperiksa, apabila ada yang belum divaksin, maka harus kembali. Kami menghindari secara ketat akan kenaikan-kenaikan dari sektor pariwisata,” terang Sri Sultan.

Menurut Sri Sultan, skema ini secara konsisten telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. 

Misalnya Kota Yogyakarta yang memberlakukan skema one gate system untuk mengatur arus masuk bus pariwisata sekaligus memastikan wisatawan yang datang sudah memenuhi syarat perjalanan.

Selain itu, kabupaten lain juga menyelenggarakan pemeriksaan di simpul-simpul termasuk terminal.

“Kami lebih baik melakukan pengetatan di bulan-bulan ini," tandas Sri Sultan.

Meski pengetatan diberlakukan, Sri Sultan mengakui bahwa sempat terjadi peningkatan kasus Covid-19 yang disumbang dari kemunculan berbagai klaster. Namun menurutnya, masalah tersebut sudah bisa atasi dengan cepat sebelum penularan meluas.

Sultan pun berharap agar kasus terkonfirmasi di wilayahnya dapat terus melandai hingga akhir libur Nataru.

"Jadi sekali lagi saya tekankan yang penting itu pengetatan di bulan-bulan ini sehingga Nataru tidak ada kejutan,” urai Ngarsa Dalem.

Saat ini cakupannya telah menyentuh angka 95 persen atau ada lebih dari 2,7 juta warga yang tervaksin minimal dosis pertama.

"Sembari melaksanakan vaksinasi dosis 1 dan 2 dengan harapan kalau tidak ada peningkatan, Nataru nanti juga akan tetap baik,” jelas Sultan.

Sementara itu, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, belajar dari pengalaman gelombang sebelumnya, kepala daerah perlu melakukan persiapan dengan mengacu pada skenario terburuk.

"Meliputi kesiapan tempat tidur RS, RS darurat, oksigen, tenaga kesehatan, dan obat-obatan sudah diperhitungkan dari sekarang," terangnya.

Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas testing dan tracing, serta penyiagaan fasilitas isolasi terpusat, termasuk anggaran untuk logistik pasien selama melakukan isolasi.

"Anggaran Bantuan sosial dan PEN dapat segera diaktifkan dengan cepat seandainya PPKM harus kembali ke level 4," bebernya. 

 

 

[ sumber : TribunJogja.com | Penulis: Yuwantoro Winduajie | Editor: Gaya Lufityanti ]