YOGYA - Sebentar lagi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan memiliki Peraturan Daerah (Perda) penanggulangan Covid-19.

Namun aturan itu kini masih dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) sebab produk hukum itu kini masih menunggu finalisasi, dari panitia khusus (pansus) bersama DPRD DIY.

Kendati demikian, sejumlah point penting dalam Ranperda itu mengemuka di antaranya terkait pemberian sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan (prokes).

Satu di antara anggota Pansus dari bidang penegakan hukum, yakni Kasatpol PP DIY Noviar Rahmad, menjelaskan satu dari beberapa point dalam pembahasan Ranperda itu di antaranya terkait pemberian efek jera terhadap pelanggar prokes.

Di dalam satu pasalnya, dijelaskan Noviar untuk sanksi bagi pelanggar prokes perseorangan masih sama yakni teguran lisan, tertulis, dan sanksi administratif.

Lebih detail lagi, sanksi administratif yang diberlakukan yakni pelanggar prokes akan diminta membayar denda sebesar Rp250 ribu.

Denda itu berlaku bagi masyarakat yang berkunjung ke tempat atau fasilitas umum, rumah makan, maupun di tempat wisata.

"Untuk perorangan yang melanggar akan didenda sebesar Rp250 ribu. Itu usulan dewan," kata Noviar, 

Sedangkan pemberian sanksi bagi sebuah korporasi atau perusahaan, dalam materi Ranperda itu dijelaskan perusahaan yang melanggar ketentuan penanganan Covid-19 dapat dipidanakan.

"Kalau korporasi ada pasal pidananya. Yang tidak patuh akan dipidana. Misal korporasi melakukan kegiatan yang tidak taat prokes maka dituntut pidana sesuai ketentuan perda akan dibawa ke pengadilan," ujar Noviar.

Noviar belum bisa menjelaskan aturan-aturan itu lebih mendetail sebab draf Ranperda itu masih dalam pembahasan dan menanti tahapan finalisasi bersama para dewan.

"Hari Senin ini baru finalisasi, jika sudah final kami tinggal nunggu nomor registrasi dari Kemendagri untuk ditetapkan menjadi Perda," tegasnya.

Menurutnya perda tersebut sangat dibutuhkan mengingat kepatuhan masyarakat terhadap penerapan prokes kini mulai menurun.

Dari 33 destinasi di DIY yang dibuka, Noviar mengatakan rata-rata per harinya ada 30 orang yang melanggar prokes.

"Hampir di 33 tempat wisata kami tempatkan petugas. Dan perlokasi rata-rata 30 pelanggar ada per harinya. Kepatuhan menurun, artinya banyak yang tidak taat," kata Noviar.

Sementara Ketua Komisi D DPRD DIY menanggapi, untuk terus konsisten mengendalikan pandemi Covid-19 di DIY perlu adanya produk hukum yang lebih spesifik menyesuaikan kondisi daerah.

Secara pribadi, Koeswanto berharap adanya Perda itu target vaksinasi ditingkat desa segera tercapai, serta refocusing anggaran APBD selama ini bisa tepat sasaran.

"Diharapkan perda ini bisa mempercepat penyerapan dana refocusing selama ini lewat APBD. Serta cakupan vaksinasi ke pelosok desa bisa tercapai," terang dia.

Terkait sanksi administratif yang sudah diusulkan, menurutnya itu hal wajar sebab Koeswanto beranggapan sebagus apapun aturan itu jika tidak ada sanksinya maka banyak masyarakat yang melanggar.

"Sekarang itu masyarakat sudah mengabaikan karena saking jenuhnya waktunya panjang. Tapi aturan sebagus apapun kalau tak ada sanksinya ya percuma," pungkasnya. 

 

[ sumber : TribunJogja.com | Penulis: Miftahul Huda | Editor: Gaya Lufityanti ]