YOGYA - DPRD Kota Yogyakarta dengan tegas tak akan memberi rekomendasi bagi Pemkot untuk memulai pembelajaran tatap muka pada tahun ajaran baru nanti.

Sebaliknya, Pemkot didorong untuk mengefektiflan rangkaian sistem pembelajaran daringnya.

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Yogya, Krisnadi Setyawan, mengatakan, pihaknya sejak awal telah menolak wacana pembelajaran tatap muka di tengah pandemi. Apalagi, kondisi terkini penularan Covid-19 melonjak.

"Ya, Komisi D tidak merekomendasikan, ditambah kasus melonjak dalam beberapa hari ini. Sebab, fasilitas medis untuk anak-anak masih sangat terbatas. Jadi, ini belum saatnya dimulai," katanya, Minggu (27/6/2021).

Menurutnya, legislatif pun tidak serta merta merestui, seandainya jelang tahun ajaran baru kasus corona di Yogyakarta menunjukkan grafik penurunan.

"Kalau memang melandai, seharusnya, ada pencabutan status tanggap darurat, baru kita setuju. Tapi, kalau masih tanggap darurat, tidak ada melandai," ujarnya.

"Di situ kan ada parameternya. Angka penularan, angka positif, dan angka kematian. Kalau itu sudah berada di ambang aman, ya monggo saja dicabut, baru kita menggulirkan tatap muka," lanjut Krisnadi.

Karena belum bisa menggelar sekolah tatap muka, ia menyarankan kepada Pemkot agar memperkuat sistem pembelajaran daring, dari sisi software, serta hardware.

Krisnadi berujar, legislatif mendukung penuh jika anggaran pendidikan dialokasikan ke sana.

Kemudian, untuk mengatasi kendala psikologi, memang dibutuhkan terobosan dari Dinas Pendidikan. Misalnya, dengan menggelar boarding schooll, agar anak-anak  merasakan interaksi dengan rekan sejawat.

"Jangan sampai, anak-anak dalam satu angkatan tidak pernah ketemu. Tetapi, harus dipastikan keamananya, pas keluar dan masuk dites antigen atau PCR. Titik rawan kan ketika di luar sekolah," pungkasnya. (aka)

 

[ sumber : jogja.tribunnews.com | Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Kurniatul Hidayah ]