YOGYA - Papan larangan untuk memberikan uang atau barang kepada pengemis dan gelandangan terpasang di beberapa titik strategis di Kota Yogyakarta.

Namun rupanya, pesan yang ada di papan yang merupakan satu bentuk dari sosialisasi Perda DIY No 1/2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis ini hanya menjadi hiasan belaka.

Lantaran pengguna jalan masih sering memberikan uang kepada gelandangan dan pengemis, maka keberadaan pengemis dan gelandangan ini masih sering saja dijumpai di sejumlah sudut di Kota Yogyakarta.

Padahal pesan yang ada di papan larangan tersebut menyebutkan adanya ancaman hukuman denda dan bahkan pidana kepada siapapun yang memberikan santunan kepada pengemis dan gelandangan di jalan.

"STOP! Memberikan recehan di jalan. Peduli tidak sama dengan memberi uang. Salurkan uang receh anda pada organisasi sosial dan keagamaan," demikian satu contoh pesan di papan tersebut.

Lantaran sosialisasi yang minim dan juga penegakan terhadap Perda tersebut masih jalan di tempat, maka keberadaan pengemis dan gelandangan di Kota Yogyakarta kembali menjamur.
 

Data di Dinas Sosial DIY menunjukkan, dari tahun 2013 hingga akhir September 2017 tercatat ada 752 pengemis yang mendapatkan assesment dari dinas terkait.

Namun di luar itu, jumlah pengemis di Yogya jauh lebih banyak. Apalagi saat hari Jumat, jumlah pengemis membengkak. Mereka beraksi di sekitar masjid besar yang ada di DIY.

Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (RSBKL) Dinas Sosial DIY, Rusdiyanto, mengatakan permasalahan yang dihadapi terkadang soal mental.

Upaya rehabilitasi yang dilakukan sebenarnya sudah baik, namun tak jarang para pengemis yang direhabilitasi kembali lagi ke jalanan.

"Masalah mental yang masih menjadi PR besar kami selama ini, lantaran mereka yang sudah keluar dari sini masih ada yang kembali menjadi gepeng," katanya

(Sumber & Photo : TIM LIPSUS TRIBUNJOGJA.COM)