YOGYA - Kalangan legislatif dipastikan menolak wacana dimulainya kembali sekolah tatap muka, sepanjang status tanggap darurat belum dicabut.

Sebab, selama status tersebut masih melekat, artinya situasi dan kondisi Kota Yogyakarta belum sepenuhnya aman dari pandemi.

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Yogya, Krisnadi Setyawan, mengatakan bahwa vaksinasi bagi seluruh guru dan tenaga kependidikan tidak bisa dijadikan tolok ukur pemberlakuan kembali kegiatan belajar mengajar (KBM) offline ini.

"Jauh sebelum vaksinasi pun ukurannya tetap status tanggap darurat. Jadi, selama itu tidak dicabut, DPRD tetap menolak KBM tatap muka, ya," terangnya, Minggu (21/3/21).

Bukan tanpa alasan, lanjut Krisnadi, untuk mencabut status tanggap darurat, pemerintah harus menjamin kriteria terkait rasio penularan, rasio positif, sampai rasio meninggal, benar-benar sudah terkendali.

Seandainya itu terjamin, maka wacana sekolah tatap muka tersebut sudah layak.

"Nah, sekarang, pertanyaannya, pemerintah apakah bisa membuktikan kalau Kota Yogyakarta benar-benar sudah di ambang batas aman? Kan seperti itu," ungkapnya.

Politisi Partai Gerindra itu memahami, berulang kali Pemkot mengeluarkan klaim bahwasanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro berhasil menurunkan angka kasus Covid-19.

Hanya saja, status tanggap darurat tetap tak kunjung dicabut.

"Kalau sekarang diklaim kasus sudah menurun, ya dicabut dong tanggap daruratnya. Karena kalau KBM tatap muka itu dilaksanakan, orang tua yang dimintai persetujuan. Artinya, itu jadi tanggung jawab masing-masing," katanya.

Oleh sebab itu, legislatif, melalui Komsi D, sangat berhati-hati saat mengkaji wacana Wali Kota Yogyakarta yang bakal memulai pembelajaran tatap muka ini selepas Idul Fitri nanti.

Menurut Krisnadi, Pemkot pun harus mempertimbangkan secara matang, sekaligus tak perlu tergesa-gesa.

"Kami akan sangat ketat soal itu. Selama ukuran-ukuran penularan, tingkat positif dan ketersediaan ruang perawatan di fasilitas kesehatan belum mencukupi, saya rasa kita harus menahan (KBM tatap muka) dulu, ya" tandasnya.

"Kalau memang KBM daring dinilai tidak efektif, ya Pemkot harus pintar-pintar cari cara, bagaimana pendidikan jarak jauh itu dapat menciptakan kualitas. Itu kan juga tugas pemerintah buat cari cara," imbuh Krisnadi. (aka)

 

[ sumber : jogja.tribunnews.com | Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Kurniatul Hidayah ]