YOGYA - Wisatawan luar daerah yang tak bisa menunjukkan surat keterangan bebas COVID-19 bakal ditolak oleh petugas yang melakukan pengawasan pada destinasi wisata di Kota Yogyakarta.

Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana menilai bahwa langkah yang ditempuh Pemerintah Kota Yogya dinilai tepat.
Hal itu dapat meminimalisasi potensi penularan COVID-19 di destinasi wisata yang ada di DIY. 
Terlebih tren peningkatan kasus positif pasca momen libur panjang selalu terjadi. 
Dampaknya, kebijakan pembatasan selalu diberlakukan untuk menekan penularan.

"Karena saat ini kasus COVID masih tinggi dan belajar dari kasus liburan awal dan akhir tahun kemarin yang tidak dilakukan antisipasi serta protokol kesehatan yang ketat, akibatnya terjadi lonjakan kasus selama sebulan lebih. Kemudian akibat lonjakan tersebut kita harus melakukan  PPKM sampai saat ini," terangnya Minggu (14/2/2021).

Huda melanjutkan, penerapan protokol kesehatan termasuk kebijakan wajib swab antigen sebenarnya bisa dimaknai dengan kenormalan baru.

"Dapat dianggap sama dengan memakai masker mencuci tangan dan menjaga jarak," terangnya.

Namun yang menjadi permasalahan, biaya untuk melakukan tes COVID-19 tergolong mahal, dan itu harus ditanggung oleh wisatawan. 

Maka, Pemda DIY perlu mencari solusi untuk menyediakan metode tes COVID-19 dengan harga yang lebih terjangkau.
Harapannya wisatawan menjadi tak terbebani sehingga industri pariwisata di DIY dapat kembali bergeliat namun dengan tetap meminimalisasi potensi penularan. 
Sebab, sebagian besar wisatawan yang berkunjung telah menalani pemeriksaan COVID-19.
 
"Inilah yang perlu dicarikan solusi. Pemda mesti mencoba berbagai metode untuk memperkecil biaya tes COVID-19," terangnya.

Huda pun mencontohkan, Pemda DIY dapat memanfaatkan alat skrining dengan biaya yang lebih murah seperti inovasi GeNose dari UGM.

"Kalau saat ini dengan antigen, biaya sekitar 200 ribuan, perlu dicoba dengan temuan baru seperti Genose nya UGM. Saya lihat di beberapa stasiun sudah ada penggunaan alat ini yang relatif murah dan cepat dibandingkan alat screening yang lain," tuturnya.

Namun Huda memahami bahwa pemanfaatan GeNose secara lebih luas belum bisa direalisasi. Pasalnya hasil penelitian lebih lanjut dan persetujuan dari pemerintah pusat masih dinantikan.

"Poinnya jangalah kita pertentangkan antara uji COVID bagi wisatawan dengan ekonomi, tapi kita perlu cari solusi dan terobosan terkait biayanya," tegasnya.

Di sisi lain, pelaku wisata memandang bahwa kebijakan PPKM sangat berdampak pada dunia pariwisata.
Karena pada prinsipnya, kebijakan itu membatasi akses wisatawan untuk berkunjung ke objek-objek wisata.

"Kebijakan membuat situasi yang tidak menentu menjadi lebih panjang. Pelaku industri pariwisata pasti semakin terdampak dengan perpanjangan PPKM," jelas Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY Bobby Ardyanto Setyo Aji.

Dia menjelaskan, aspek aksesibilitas wisatawan merupakan satu di antara hal utama dalam dunia pariwisata. 
Sehingga, bila terdapat pembatasan akses maka bakal memberi pengaruh besar bagi pelaku industri pariwisata. 

"Dari sisi akomodasi, transportasi, biro perjalanan wisata, pramuwisata dan sebagainya bisa tidak tergerakkan," tuturnya.

Lumpuhnya dunia pariwisata dikhawatirkan akan menimbulkan efek domino atau reaksi berantai terhadap sektor-sektor lainnya.
Misalnya pada sektor UMKM di DIY yang sebagian juga bergantung kepada kedatangan wisatawan
Pihaknya saat ini telah berkoordinasi dengan Pemda DIY untuk mencari solusi terbaik menjaga keberlangsungan industri pariwisata DIY ke depannya. 

"Harus ada solusi dan upaya agar kedua sisi yakni kesehatan dan ekonomi itu bisa tetap berjalan dengan baik,” tandasnya. 

 

 

[ sumber : jogja.tribunnews.com | Penulis: Yuwantoro Winduajie | Editor: Gaya Lufityanti ]