Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PSTKM) resmi diberlakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta dimulai 11 hingga 25 Januari 2021.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Istruksi Gubernur (Ingub) DIY Nomor 1/INSTR/2021 tentang kebijakan PSTKM yang ditanda tangani oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X pada Kamis (7/1/2021).


 Suasana kawasan Malioboro (TRIBUNJOGJA.COM / Miftahul Huda) 

Dalam instruksinya, Sri Sultan meminta kepada lima Bupati/Walikota untuk menerapkan Ingub tersebut sebagaimana yang diarahkan pemerintah pusat yakni membatasi tempat kerja atau perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50 persen dan Work From Office (WFO) sebesar 50 persen dengan meperhatikan protokol kesehatan ketat.

Kedua, Ingub tersebut mengatakan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara dalam jaringan (daring).

Ketiga, sektor esensial berkaitan kebutuhan pokok tetap beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas serta penerapan protokol kesehatan ketat.

Keempat, melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan sebesar 25 persen bagi pengunjung restoran yang makan di tempat. Untuk layanan pesan antar tetap diberlakukan sesuai jam operasional yang telah ditentukan.
Sementara jam buka pusat perbelanjaan dibatasi hanya sampai pukul 19.00.

Kelima, mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

 


Petugas Satpo PP DIY melakukan penutupan sementara tempat usaha di Kota Yogyakarta, Kamis (17/12/2020). Penutupan sementara selama 3 kali 24 jam tersebut karena tempat usaha tersebut melanggar protokol kesehatan serta masih buka melewati waktu batas operasional yang diizinkan.

 

Keenam, tempat ibadah yang digunakan untuk kegiatan peribadatan maksimal 50 persen dari kapasitas, dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Ketujuh, Bupati/Walikota untuk melakukan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pengendalian dan pencegahan Covid-19 di masing-masing wilayah.

Kedelapan, untuk memerintahkan kepada pemerintah desa/kelurahan untuk melakukan pencegahan Covid-19 di wilayahnya dan menyampaikan laporan pelaksanaan pada Bupati/Walikota dengan tembusan Gubernur DIY.

"Tadi dirapat sudah kemi sepakati, DIY maupun Kabupaten/Kota siap melakukan pembatasan sosial. Ditindak lanjuti dengan Ingub yang isinya kurang lebih sama dengan arahan menteri," kata Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji via Zoom Meeting, Kamis (7/1/2021).

Ia menjelaskan, kebijakan WFH yang diambil pemerintah DIY berbeda dengan arahan dari pemerintah pusat yakni 50 persen pegawai dibolehkan WFH baik dari instansi pemerintahan maupun swasta, dan 50 persen sisanya tetap WFO.
Sedangkan arahan dari pemerintah pusat mengatakan 75 persen pegawai harus WFH.

"Istilah yang kami pakai Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PSTKM). Dalam inatruksi itu 50 persen pegawai WFH. Beda dengan instruksi menteri dimana 75 persen WFH dan prokes ketat," jelas Aji.

Selain itu, pemerintah DIY juga menambahkan fungsi kearifan lokal sebagai upaya pengendalian Covid-19 di tingkat desa/kelurahan.

"Untuk DIY ditambah kearifan lokal. Seperti diawal bahwa di desa-desa diminta untuk pembatasan di Rt/Rw yang ada di DIY," ungkap Aji.

Terkait pengawasan pelaksaan Ingub tersebut, Aji mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY bersama TNI dan Polri untuk melaksanakan pengawasan dan pendisiplinan di lapangan.
Ia berharap penegak hukum di Kabupaten/Kota dapat melaksanakan tugas pengawasan dengan maksimal.

Ditanya dampak terhadap pedagang kecil yang dikhawatirkan akan mengalami penurunan omzet, Aji menegaskan tidak ada insentif dari pemerintah untuk para pedagang.

"Insentif untuk pengusaha kecil tidak ada. Ini semata-mata untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Mari kita prihatin, setelah dua minggu diharapkan ada penurunan penularan," ujarnya.

Sementara untuk sanksi bagi para pelanggar Ingub tersebut, Aji menyampaikan hal itu tergantung kebijakan pemerintah Kabupaten/Kota yang nantinya merumuskan sanksi seperti apa.

"Nanti secara detail pada saat ditindak lanjuti di Kabupaten/Kota. Soal aturan sanksi dibuat di tingkat Kabupaten/Kota," imbuhnya.

Sebagai tambahan, pemerintah DIY tidak memberlakukan jam malam. Hanya saja, aktivitas masyarakat dibatasi dengan ketat.

"Silakan untuk kampung maupun desa untuk memasang portal. Tidak boleh menutup wilayah penuh. Misalnya satu kampung ada dua pintu masuk, ya yang dibuka satu saja untuk mengawasi pendatang dan upaya skrining," pungkasnya.

Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman berharap pembatasan pergerakan manusia di Kabupaten Sleman dapat menekan angka penularan COVID-19.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Joko Hastaryo mengatakan konsep pembatasan pergerakan manusia yang dicanangkan oleh pemerintah pusat hampir sama dengan Minggu tenang COVID-19 yang pernah disarankan Dinkes Sleman.
Joko menyebut Kabupaten Sleman memenuhi beberapa kriteria, sehingga perlu dilakukan pembatasan pergerakan manusia. Dilihat dari angka kesembuhan, Kabupaten Sleman hanya 78 persen, di bawah nasional yang mencapai 82 persen.
Selain itu, angka aktif pasien COVID-19 di Kabupaten Sleman juga lebih tinggi dari angka nasional. Kasus aktif di Kabupaten Sleman ada 19,58 persen, sedangkan nasional hanya 14 persen.

"Ketersediaan bed kita juga di atas 80 persen. Ruang isolasi non kritikal terisi 74,5 persen, yang kritikal 90,9 persen, sudah hampir habis,"katanya, Kamis (07/01/2020).

Dari empat kriteria, Kabupaten Sleman memenuhi tiga kriteria untuk pembatasan pergerakan manusia. Sehingga ada satu kriteria yang tidak memenuhi, yaitu angka kematian. Angka kematian Kabupaten Sleman di bawah angka nasional, yaitu 1,8 dari 3.

"Jadi sebetulnya hampir mirip, karena Minggu Tenang COVID-19 mengacu pada PSBB. Karena sekarang sudah diatur oleh pusat, ya tinggal kita ikuti saja. Rencana awal kan tanggal 4 Januari, kemudian diundur jadi 9 Januari, dan sekarang 11 Januari,"sambungnya.

Menurut dia, momentum untuk pembatasan pergerakan manusia belum tertinggal jauh. Apalagi Kabupaten Sleman memiliki titik-titik yang berpotensi meningkatkan angka penularan COVID-19, yaitu Pilkada Sleman, Pemilihan Lurah, dan Liburan Nataru.
Dengan adanya pembatasan tersebut ia optimis dapat menekan penularan COVID-19 di Kabupaten Sleman. 


 

sumber : jogja.tribunnews.com | Penulis: Tribun Jogja | Editor: Iwan Al Khasni