UMK DIY 2018 Sudah Ditetapkan, Paling Tinggi Rp 1,7 Juta    Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY Andung Prihadi Santoso. Foto: Edzan Raharjo
Yogyakarta - Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di DIY tahun 2018. Besaran UMK di DIY ini mengalami kenaikan 8,71 persen.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY Andung Prihadi Santoso mengatakan data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional yan digunakan menghitung upah minimum DIY tahun 2018 berdasar surat dari kementrian ketenagakerjaan RI nomor B.337/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang penyampaian data tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan produk domestik bruto tahun 2017.

Data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan produk domestik bruto) yang dipergunakan untuk menghitung upah minimim tahun 2018 yaitu inflasi nasional sebesar 3,72 persen. Kedua, pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan PDB) sebesar 4,99 persen. Sehingga jika dijumlahkan untuk kenaikan UMP dan UMK sebesar 8,71 persen.

UMP DIY tahun 2018= Rp. 1.454.154,15.

Berikut adalah besaran UMK di DIY:

Kabupaten Sleman Rp 1.574.550,-
Kabupaten Bantul Rp 1.527.150,-
Kabupaten Kulonprogo Rp 1.493.250,-
Kabupaten Gunungkidul Rp 1.454. 200.-.

"Jadi KHL (Kebutuhan Hidup Layak) itu hanya sebagai pembanding. Kebetulan dari KHL yang sudah dilaksanakan oleh dewan pengupahan kabupaten/ kota, itu besaranya masih di bawah UMK kota untuk 2018. Sleman, Gunungkidul, Kulonprogo dan Bantul, sama," kata Andung Prihadi di Komplek Kepatihan, jalan Malioboro, Yogyakarta, Kamis (26/10/2017).

Menurutnya, dengan sistem yang digunakan sekarang untuk menentukan UMK/ UMP maka kenaikan ke depan tidak akan mungkin lebih dari 10 persen. Ia berharap ke depan ada evaluasi dari sistem yang dilaksanakan tersebut. Sehingga nanti diharapkan daerah bisa mempunyai kewenanganya paling tidak 20 persen untuk penetapan UMK/UMP.

"Karena kalau sekarang 100 persn kita tidak ngotak-atik lagi. Itu ya berlaku rigid, ya sudah 100 persen. Sekarang menggunakan inflasi nasional," kata Andung.

Ke depan nanti, pihaknya akan mencoba untuk memberikan masukan agar daerah diberi kesempatan diberi fleksibilitas plaing tidak 20 persen. Sehingga ada kewenangan daerah sebagai otonomi untuk melihat kebijakan lokalnya. Tetapi untuk saat ini 100 persen menggunakan PP. Setelah UMK di DIY ditetapkan, maka hanya tinggal menunggu SK dari Gubernur DIY.
(sip/sip)

[Sumber : news.detik.com]